
Ia meminta alokasi anggaran itu dinolkan, lalu upah TGUPP diberikan menggunakan dana operasional gubernur.
GLX Poker - PDIP-PSI Minta Gaji TGUPP Dicoret, Gerindra Ngotot Masuk APBD 2020
"Kalau ini dikasih (anggaran) Rp18,9 miliar, uangnya buat apa saja? Kalau mau tetap hidup, silakan pakai dana operasional gubernur," kata Prasetyo dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Senin 9 Desember 2019.
Hal senada disampaikan anggota Banggar DPRD DKI, Gembong Warsono. Ia mengatakan, bila TGUPP tetap berharap adanya gaji, maka sebaiknya menggunakan dana operasional gubernur.

Politikus PDIP ini menuturkan bila dana TGUPP tetap dimasukkan ke APBD, dikhawatirkan muncul ketidakharmonisan antar-SKPD.
BACA JUGA : Noble QQ - Berapa Banyak Sampah di Luar Angkasa?
"Kalau sangat membutuhkan TGUPP, silakan gunakan dana operasional saja, toh jumlahnya besar," kata Gembong.
Dalam kesempatan sama, anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad menilai pembayaran gaji anggota TGUPP yang sebanyak 73 orang itu sangat membebani APBD.
"Menurut saya, paling penting disampaikan dari 73 (anggota) siapa yang benar-benar kerja dan apa hasilnya," ujar Idris.
Sementara anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Andhika bersikukuh gaji TGUPP tetap harus dimasukkan ke APBD 2020. Namun, mereka nantinya harus membuat laporan pertanggungjawaban apa saja yang telah dikerjakan dari pemberian dana sebesar Rp18,9 miliar tersebut.
"Kalau pohon rantingnya saja yang dipotong, jangan semua. Saya mendukung anggaran untuk TGUPP. Hanya kalau ada sistem pertanggungjawaban ya itu yang harus diperbaiki," ujar dia.

0 Comments