Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi menjelaskan, berdasarkan tata tertib, anggota DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI itu merupakan mitra. Seharusnya, kata dia, jika menemukan kasus seperti itu ditegur langsung saja gubernur atau kepala dinasnya.
Situs Poker Online - BK DPRD DKI: Bongkar Anggaran Lem, William PSI Langgar Tata Tertib
Selain itu, William dinilai tidak proposional untuk mengunggah anggaran janggal ke media sosial karena dia anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, padahal yang diunggahnya terkait Komisi E.
"Ada kekeliruan kecil, karena (William) dianggap tidak proposional saja mungkin. Laporan yang kami buat seperti itu. Soal nanti sanksinya dalam bentuk teguran, tertulis, atau lisan itu urusan pimpinan (DPRD DKI)," kata Nawawi kepada wartawan, Jumat (28/11/2019).
BACA JUGA : GLX Poker - Menko Polhukam Rapat dengan Menag & Mendagri Bahas Reuni 212
Menurut dia, William harus sadar bahwa anggota parlemen di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota tidak seperti DPR RI.
"Kalau anggota DPR pusat kan berseberangan dengan pemerintah pusat, tapi kalau DPRD kan enggak. Setelah dilantik gubernur/wali kota/bupatinya, maka semuanya menjadi mitra sejajar sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah," jelasnya.
Selama proses pemeriksaan, kata dia, William bersikap kooperatif terhadap anggota Badan Kehormatan. Namun, ia juga mengapresiasi sikap William yang telah mengkritisi anggaran yang dilihat tidak masuk akal tersebut.
"Saya pikir bagus. Saya juga senang, jangan sampai kecolongan. Kalau kecolongan nanti disalahkan semua," ucapnya.
Terkait sanksi yang bakal diberikan kepada William, lanjut Nawawi, itu merupakan kewenangan dari pimpinan DPRD DKI Jakarta. Pihaknya akan memberikan surat rekomendasi tersebut pada hari ini, Jumat 29 November 2019.
Ia memprediksi nantinya politikus PSI itu hanya akan menerima sanksi teguran tertulis.
0 Comments